Latest Post

Empat Pola Pikir dalam Menulis (Tips Ayu Utami)

Oleh: Hadisaputra
Dalam buku “Menulis dan Berpikir Kreatif Cara Spiritualisme Kritis” (Baca: http://www.khittah.co/menulis-berpikir-kreatif-cara-spiritualisme-kritis/1841/), Ayu Utami menyebut bahwa orang yang menulis itu ada dua macam. 
Pertama, mereka yang betul-betul berbakat menulis. Kedua, mereka yang kurang bakat, tapi memiliki kemauan untuk belajar menulis. Bagi yang berbakat, panduan berfungsi agar mereka bisa bercermin tahapan yang mereka sedang lalui, atau proses menulis yang sedang mereka lakukan. Sedangkan bagi yang kurang berbakat, panduan berfungsi untuk menghantar mereka melalui tahapan demi tahapan, agar mampu menulis sebagaimana orang yang berbakat.
Hukum dasar kreativitas menurut Ayu adalah “bukan perintah, dan bukan larangan”. Panduan tidak berfungsi sebagai perintah. Meski disarankan untuk diikuti, khususnya untuk yang kurang berbakat, namun tidak berfungsi sebagaimana kitab suci. Sang pembaca panduan, bisa saja melakukan modifikasi, atau menjalani tahapan mana saja yang mereka anggap sesuai. Namun, bukankah kreatifitas juga bukan larangan? Artinya, mengikuti tahapan dalam panduan pun sebenarnya “tidak haram”.
Ayu meyakini bahwa menggunakan “bank ide” akan membuat kita menjadi lebih kreatif dan produktif. “Bayangkanlah Bank itu seperti lemari,” ungkapnya. “Bank” dimaknai secara harfiah sebagai “tempat penyimpanan” seperti lemari. Hal-hal apa saja yang membentuk lemari? Ada papan tegak, datar, bersilangan, ada pula yang berbentuk kotak. Demikian pula “Bank Ide”, dibentuk oleh empat pola pikir, yaitu berpikir kotak, berpikir silang (koordinat), berpikir persamaan (asosiasi), dan berpikir perbedaan (oposisi).
BERPIKIR KOTAK
Apa itu berpikir kotak? Ayu Utami sejak awal mengingatkan bahwa kita harus membedakan antara “berpikir dalam kotak”, dan “berpikir menggunakan kotak”. Berpikir dengan kotak adalah suatu cara berpikir yang menyadari wilayah di dalam maupun di luar kotak. Menurut Ayu, ini adalah suatu kesadaran dengan wilayah. Saat kita menggambar kotak (atau gambar bidang tertutup lainnya, seperti lingkaran, segi tiga dll), kita membuat batas antara wilayah dalam dan luar. Atau mungkin pula wilayah aman dan tidak, atau menyenangkan dan tidak.
Kesadaran wilayah itu penting bagi penulis, misalnya tentang mana sikap yang benar, haruskah ia memenuhi selera orang, atau menjadi diri sendiri, dan menulis apa yang terbaik. Dengan pola berpikir kotak, kita bisa membedakan kapan kita berperan sebagai penulis, dan kapan kita berada pada kotak pengarang. Bagi Ayu Utami, penulis itu bekerja berdasarkan ‘pesanan’ atau selera pasar, sedangkan pengarang itu bekerja sesuai ‘idealisme’.
“Berpikir melalui kotak akan membantu kita menyadari sedang berada di kotak mana. Sejauh kita tidak terjebak, hanya berada pada satu kotak. Cara berpikir ini akan membantu kita untuk lebih stabil dan proporsional dalam bersikap. Jika tidak disadarai, cara berpikir ini akan membuat kita jumud dan defensif, bahkan sering menciptakan musuh,” tulis Ayu Utami.
BERPIKIR DENGAN KOORDINAT
Dalam pola pikir ini, kita mencoba mempertemukan kutub-kutub yang berseberangan: abstrak-konker, universal-partikular, subyektif-obyektif, general-spesial, logis-puitis, gerbong-muatan, penting-menarik, dan seterusnya.
Tanda silang, baik tambah maupun kali, telah digunakan sebagai simbol penggandaan. Koordinat menggunakan persilangan. Dalam koordinat, poros-poros disilangkan, dan terjadilah fokus serta pemahaman dalam dimensi baru. Dua elemen dipersatukan, maka terjadilah titik temu. Mekanisme ini sangat berguna dalam mencipta. “Disini kita tidak berpikir tentang batas. Perhatikan dalam lambang ini, tidak ada batas, luas, maupun dalam. Disini kita berpikir tentang “pertemuan” dan “penciptaan” (Ingat kreativitas bukan perintah dan larangan).
“Tanda tambah” juga sebuah lambang untuk berpikir positif dan konstruktif. Ayu Utami mencontohkan, banyak penulis yang berpikir untuk meninggalkan pekerjaannya, untuk menekuni dunia menulis. Padahal menurut Ayu, justru dengan pengalaman bekerja itulah, yang bisa membuat kita memiliki bahan untuk menulis. Jadi bekerja akan lebih kita nikmati, sebagai sebuah pencarian inspirasi bagi tulisan.
Ayu membandingkan pola pikir kotak dan koordinat: Jika pola pikir kotak membantu kita memetakan masalah dengan pemisahan, pola pikir koordinat (persilangan) membantu kita memetakan masalah dalam “relasi”.
BERPIKIR DENGAN ASOSIASI
Untuk kepentingan penulisan kreatif, cara berpikir ini sangat berguna untuk membangun kiasan, metafora, maupun metonimi, perumpamaan alusi, alegori, analogi, dan sebagainya. Istilah-istilah itu tak semuanya kupahami, setidaknya memberikan gambaran bahwa masih banyak hal yang perlu kupelajari. Namun jika mengingat doktrin Ayu Utami, kreativitas itu sesuatu yang lahir dari dalam, semua “produk luar” jangan sampai membelenggu kemampuan mencipta.“Pernahkah kamu terpikat pada seseorang karena ternyata ia mirip bekas pacarmu?”. Pertanyaan ini digunakan Ayu Utami membuka penjelasannya tentang “berpikir dengan asosiasi”. Berpikir dengan metode ini berarti MELIHAT KESAMAAN atau MELIHAT KEBAIKAN. Otak selalu menghubungkan ‘data lama’ dan ‘data baru’. Pola pikir ini menghubungkan atau mencari kesamaan, kemiripan, atau kedekatan suatu hal dengan hal lain.
BERPIKIR DENGAN OPOSISI
Jika dalam oposisi, kita mencari kesamaan, atau kemiripan, dalam opisisi kita menyadari perlawanan. Misalnya, siang-malam, lelaki-perempuan, tua-muda, miskin-kaya, dll. Pola pikir ini sangat membantu kita membuat koordinat, pemetaan dan orientasi. Tanpa menyadari “utara-selatan” atau “barat-timur” kita tidak bisa membuat pemetaan. Namun jika kita tidak proporsional, juga akan menyebabkan hal yang buruk, pandangan “hitam-putih”. Dalam membuat cerita fiksi sekalipun, kita tidak dianjurkan memperlakukan karakter rekaan secara hitam putih. Apalagi kalau dalam melihat kompleksitas dunia.
Oleh karena itu, Ayu Utami menawarkan “strategi” agar “oposisi” tidak disalahgunakan. Pertama, pola pikir oposisi hanya pas diterapkan untuk perkara abstrak. Kedua, perbedaan yang bisa dilihat oleh pola pikir ini bersifat DESKRIPTIF (memerinci/memerikan), bukan PRESKRIPTIF (meresepkan), apalagi NORMATIF (mengharuskan).
 

Lembaga Sanro Indonesia

Oleh: Hadisaputra
Peminat Kajian Antropologi Politik



“Berpolitik di era modern mesti pakai sains. Semua strategi pemenangan, mesti terukur. Perangkat ilmu pengetahuan modern sudah menyediakan semua instrumen yang dibutuhkan,” tandas Choel Mallarangeng, konsultan politik FOX Indonesia.

“Tapi masih banyak politisi yang bahkan bertitel Magister dan Doktor tetap suka pergi ke dukun daeng,” saya menyela spontan.

“Kasian sekali orang tua kita, kasi sekolah-ki tinggi-tinggi kalau berpolitik pun masih harus harus pakai dukun,” respon Choel sembari menepuk jidatnya.

Demikian salah satu fragmen perbincangan kami dengan Andi Zulkarnaen Mallarangeng, atau lebih akrab dengan panggilan Choel. Waktu itu, saya dan beberapa orang kawan dari Makassar diutus untuk berdiskusi seputar marketing politic kepada konsultan politik yang turut menjadi arsitek kemenangan Susilo Bambang Yudoyono pada Pilpres tahun 2009 lalu. Choel adalah representasi konsultan politik yang lahir dari rahim pendidikan modern. Namun tulisan ini tidak akan membahas riset atau konsultan pemenangan politik. LSI pada judul tulisan ini merupakan kepanjangan dari “Lembaga Sanro Indonesia”, bukan LSI (Lembaga Survei Indonesia, atau Lingkaran Survei Indonesia) sebagai singkatan nama lembaga riset politik yang populer sejak era Pilpres 2004.

Namun plesetan tersebut, bukannya tak berkaitan dengan aktivitas konsultan politik. Saya pernah menjumpai seorang konsultan “LSI” (Baca: Lembaga Sanro Indonesia) yang telah memberikan pendampingan spiritual kepada ratusan politisi. Mulai dari calon anggota legislatif, calon bupati/walikota, bahkan sampai calon gubernur dan calon presiden. Proses pendampingan politik yang ia lakukan berupa ritual zikir yang terdiri dari tiga tahapan: 1) Zikir Ma’pateppe’ (Prediksi), 2) Zikir Mohon Hajat, dan 3) Zikir “Sapu Mata”.

Proses zikir mappateppe’ , bertujuan untuk memperoleh petunjuk apakah sang politisi punya peluang terpilih atau tidak, juga untuk menakar apakah perjuangan yang akan dilalui berat atau ringan. Proses Zikir Ma’pateppe ini mirip dengan survei pemetaan, yang sering dilakukan oleh sejumlah lembaga survei. Jika modal popularitas dan elektabilitasnya cukup besar, biasanya lembaga konsultan politik akan menawarkan jasa konsultasi pemenangan.

Konsultan “LSI” tersebut menjelaskan, “Saya lihat namanya, begini, begini. Kalau ada harapan, kuzikirkanmaki’ dulu. Kalau memang ada bayangan-ta’ maju maki terus. Kalau tidak ada, nanti saya tanya-ki’ dulu. Biar dia bilang bagus surveinya, saya bilang tidak bisa. Atau biar juga rendah hasil surveinya, kalau memang bisa saya bantu, saya bantu”.

Bahkan, ia pernah berbeda pendapat dengan hasil yang dirilis sebuah lembaga survei. Seorang caleg yang telah mengantongi hasil survei pernah datang kepadanya. Caleg tersebut datang dalam keadaan mental pesimis, karena angka elektabilitas surveinya rendah. Ternyata prediksi “zikir ma’pateppe” lebih akurat dari survei sebuah lembaga riset politik. Kini si Caleg telah melenggang sebagai anggota legislatif.

Setelah menjalani ritual ma’ppateppe’, mulailah proses “zikir mohon hajat” untuk meningkatkan popularitas dan elektabilitas kandidat yang didampingi. Uniknya, proses zikir berjamaah ini melibatkan anak yatim sebagai peserta zikir. Rumusnya sederhana, “jika satu orang anak yatim mendoakan kita, maka ada empat puluh malaikat yang akan menjadi tim sukses”.

Fase terakhir disebut zikir “Sapu Mata” (Penerawangan). Zikir ini bertujuan untuk melihat hasil akhir Pemilu. Prosesi ini sering dilakukan oleh lembaga survei pada saat menjelang hari H Pemilu. Namun zikir jenis ini hanya digunakan oleh Calon Presiden atau Calon Kepala Daerah. Belum pernah ada caleg yang memanfaatkan jasa ini, karena biaya operasionalnya yang tergolong mahal, yakni 77 juta rupiah.

Modernitas Digugat

Modernitas sering dikaitkan dengan kepercayaan terhadap dogma rasionalitas, sedangkan fenomena maraknya politisi yang berkonsultasi ke paranormal sering dipandang sebagai perilaku yang tidak rasional. BagiBruce Kapferer (dalam Alhumami, 2009), kepercayaan kepada dukun dan praktik perdukunan merupakan local beliefs yang terpatri dalam kebudayaan suatu masyarakat. Sebagai local beliefs, keduanya tak bisa dinilai dari sudut pandang rasionalitas ilmu karena punya nalar dan logika sendiri yang disebut rationality behind irrationality.Praktik perdukunan bukan khas masyarakat tribal dan tradisional yang melambangkan keterbelakangan. Bangsa maju dan modern di Eropa dan Amerika yang mengagungkan rasionalitas juga punya sejarah perdukunan, berwujud santet (witchcraft).

Jika menilik Comte (dalam Ritzer, 2010:16), dunia ini telah melewati proses evolusi, yang terdiri atas tiga tahap: teologis, metafisis, dan positivis. Tahap “teologis” terjadi sebelum tahun 1300, ketika sistem ide utama dititikberatkan pada kekuatan supranatural dan figur-figur religius. Tahap “metafisis” terjadi antara tahun 1300-1800, dimana kekuatan abstrak seperti alam dapat menjelaskan berbagai fenomena. Sejak tahun 1800, dunia telah memasuki zaman “positivistik”, yang dicirikan oleh kepercayaan terhadap ilmu pengetahuan.

Andaikata Comte masih hidup, nampaknya ia mesti memikirkan ulang teorinya dengan melihat signifikannya peran “LSI” dalam banyak aspek kehidupan manusia modern. Maukah anda jadi klien Lembaga Sanro Indonesia (LSI)? Hubungi saya, hehehe.


 

Golkar, SYL, dan Machiavelli




Oleh: Hadisaputra *)

Beberapa hari terakhir, media massa di Makassar ramai memberitakan keseriusan Syahrul Yasin Limpo (SYL) untuk ikut berkompetisi dalam perebutan kursi Ketua Umum Parta Golkar. Tulisan ini ingin melihat posisi SYL dalam kontestasi tersebut, dengan menggunakan beberapa pokok pikiran dari seorang pemikir politik klasik, Niccolo Machiavelli.

Machiavelli-lah mungkin tokoh yang paling sering dikutip, dalam tulisan ataupun secara lisan, baik oleh ilmuwan pollitik (politolog), praktisi politik (politisi), hingga penikmat politik (pengamat dan masyarakat pada umumnya). Meski mungkin tak banyak orang yang pernah membaca langsung karya-karyanya. Saya pun hanya membaca buku terjemahan “il Principe“, yang diterbitkan Gramedia Pustaka Utama dengan judul “Sang Penguasa: Surat Seorang Negarawan Kepada Pemimpin Republik” (1991). Namun otoritas penerbit ini, setidaknya menjadi jaminan mutu kualitas terjemahan. Selain itu, saya banyak belajar tentang Machiavelli dari cendekiawan Daniel Dhakidae, melalui buku terbarunya “Menerjang Badai Kekuasaan” (Penerbit Kompas, 2015).

Menurut Dhakidae (2015), ada tiga gagasan utama dari Machiavellli tentang politik, yaitu Fortuna, Neccesita, dan Virtue. Ketiga gagasan tersebut, kata Dhakidae adalah asumsi, strategi dan aksioma dasar teori Machiavellian. Fortuna makna dasarnya adalah pemberian atau hadiah. Fortuna adalah kekuasaan yang didapatkan karena pemberian, baik berupa keturunan, uang, atau titisan dewata. Bahaya fortuna bagi kekuasaan adalah, ia berubah-ubah, tak dapat dikendalikan oleh siapapun. Selain itu, fortuna adalah “hukum keharusan ilahi”, yang tidak memungkinkan adanya intervensi manusia. Fortuna adalah kekuasaan sewenang-wenang dari suatu kebetulan yang irasional (Dhakidae, 2005:36).

Dalam gerak fortuna yang tidak bisa dikendalikan itulah, kita bisa menangkap sebuah pola yang disebut neccesita. Secara sederhana, neccesita adalah tindakan yang harus diambil oleh seorang pemimpin sesuai dengan konteksnya. Machiavelli mengajarkan kapan harus menggunakan kekerasan, dan kapan mesti menggunakan kelemah-lembutan. “Penting bagi seorang penguasa, bila ia ingin tetap berkuasa, belajar untuk tidak menjadi baik, dan memakai atau tidak memakai pengetahuannya sesuai dengan kebutuhan” (Machiavelli dalam Dhakidae, 2015:38).

Virtu adalah keutamaan, atau kualitas yang membuatnya “berguna untuk sesuatu”. Virtu adalah semcam moral politik bagi Machiavelli, namun jangan membayangkan moral politik dihubungkan dengan moral gereja, seperti integritas, cinta kasih, atau rendah hati. Virtu dimaknai kualitas manusia seperti pengetahuan, keberanian, siasat, kebanggaan, dan kekuatan yang diperlukan dalam arena kekuasaan (Dhakidae, 2015:38).

SYL Machiavellian?

Kenapa saya tertarik mengaitkan Machiavelli dengan Syahrul? Bagi Machiavelli, kemampuan untuk merengkuh fortuna, neccesita, dan virtu adalah prasyarat menjadi negarawan. Bagi SYL, memilih untuk berjuang menjadi Ketua Umum Golkar adalah jalan menunjukkan kualitas kenegarawanannya dalam pentas nasional.

Ada beberapa isu yang digulirkan SYL dan tim suksesnya menjelang suksesi Ketua Umum Partai Golkar. Misalnya, penolakannya tentang politik uang. Beberapa pemberitaan melansir, di sejumlah pertemuan dengan para pemegang suara di Munaslub Golkar, SYL selalu menekankan bahwa salah satu yang mengoyak prinsip demokratisasi di Golkar, karena para pengambil kebijakan di DPP sering berpikir dengan menggunakan logika uang. Akibatnya, banyak kader-kader Golkar sendiri, yang tidak bisa mengendarai partainya dalam Pilkada. Jika Machiavelli menyebut “uang” juga sebagai fortuna, maka SYL sedang berupaya melawan fortuna itu.

Namun betulkah SYL sedang melawan fortuna uang? Bukankah dengan demikian, SYL sedang mengumandangkan kepada kompetitornya bahwa ia tidak punya uang? Ataukah kita harus meminjam cara membaca yang dianjurkan oleh Pramoedya Ananta Toer, membaca pernyataan pejabat itu harus dibaca secara terbalik. Kalau ia bilang, tidak akan melakukan politik uang, hal itu juga bisa dibaca “SYL juga siap melakukan politik uang”.

Fortuna lainnya adalah keberanian SYL untuk melawan stigmatisasi oposisi biner antara pemimpin “Jawa-Luar Jawa”. Sebenarnya wacana ini secara internal Golkar telah sirna sepanjang tumbangnya Orde Baru. Akbar Tanjung dan ARB adalah putera Sumatera, JK juga putera Sulawesi. Jika menggunakan logika “jawa luar jawa”, sebenarnya fortuna ini pun sudah ditinggalkan Golkar dalam memilih Ketum.

Berbeda dalam pertimbangan penetapan Capres, menjadi seorang putera Jawa, akan menjadi sebuah fortuna yang menguntungkan. ARB pun ketika berkampanye sebagai Balon Presiden, sempat mengumandangkan kedekatannya dengan kebudayaan jawa. Artinya, ia menyadari bahwa figur yang layak jual di pentas pilpres adalah putera jawa. Apakah isu ini dapat mengganjal SYL jadi Ketum Golkar?

Terkait dengan neccesita, SYL tahu bagaimana memosisikan diri. Sebelum wacana Munaslub sebagai jalan keluar bagi kemelut Golkar, SYL lebih banyak diam. Ia punya segudang kritik untuk ARB, namun ia memilih tak bersuara. Kini ketika ARB “lempar handuk”, SYL mulai melancarkan manuvernya. Bukankah wacana “penolakan politik uang” secara tidak langsung menohok ARB? Bukankah isu “memprioritaskan kader dalam Pilkada” juga kritikan tajam bagi DPP rezim ARB? Dalam memimpin Golkar di Sulsel pun, SYL tahu memosisikan diri sebagai Ketua Partai, dan sebagai seorang patron politik bagi kerabat dan sahabatnya. Ia tahu memainkan peran, kapan mesti memihak ke calon yang diusung oleh Golkar, dan kapan memihak ke kandidat yang lebih dekat secara personal dengan dirinya.

Lalu bagaimana dengan Virtu? SYL memiliki sejumlah virtu yang bermanfaat bagi kekuasaan. Ia memiliki pengetahuan, keberanian, skill kepemimpinan, retorika yang memukau, dan sejumlah keunggulan yang dapat menopang kekuasaan. Semua itu dimilikinya setelah melalui perjalanan kepemimpinan yang panjang, baik melalui organisasi kepemudaan, maupun pengalaman kepemimpinan di tingkat pemerintahan paling bawah (kelurahan), lalu duduk sebagai Camat, Bupati, Wakil Gubernur, dan Gubernur. Selama menjalani jabatan-jabatan tersebut, ia bisa menunjukkan kiprahnya sebagai pemimpin yang prestatif, setidaknya dibandingkan pemimpin-pemimpin sezamannya.

Apakah SYL seorang Machiavellian? Jika merujuk pada tiga ajaran Machiavelli; fortuna, neccesita, dan virtu, nampaknya demikian. Dengan demikian, SYL telah memenuhi kriteria untuk menjadi seorang negarawan versi Machiavelli. Ia sudah tepat memimpin partai besar seperti Golkar. Bukankah demikian?


*) Peminat Kajian Antropologi Politik

Sumber: khittah.co 
 

Begal dan Ketakkuasaan Kaum Berkuasa



Oleh: Hadisaputra *)

Jelang magrib, Musyarrafah (aktivis Nasyiatul ‘Aisyiyah Sulsel) berjuang melawan begal yang berupaya merebut tas dari tangannya, di Jl. Tun Abdul Razak-Gowa, Minggu, (21/2). Tasnya berhasil ia selamatkan, namun ia tak kuasa menyelamatkan nyawanya. Kisah ini menambah daftar panjang kriminalitas di Makassar dan sekitarnya. Saya perlu menambahkan kata “sekitarnya”, karena begal juga sering beroperasi di pinggiran bahkan luar Makassar. Selama ini kata “begal” selalu berasosiasi dengan Makassar, meski kejadiannya di Gowa, para netizen lebih sering membuat status “Makassar Tidak Aman”.

“Begal” bagi sosok hantu yang menakutkan bagi warga di daerah ini. Kata tersebut lebih memiliki efek menggetarkan dibanding dengan kata “jambret”. Pada umumnya, media-media lokal di Makassar yang memuat berita kematian Musyarrafah menggunakan kata “begal”, sedangkan media-media nasional yang memuat berita yang sama menggunakan kata “jambret”. Saya penasaran, dan menelusurinya di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ternyata makna kedua kata ini tak terpaut jauh, “membegal” berarti “merampas di jalan”, sedangkan “menjambret” berarti “merenggut atau merebut (barang milik orang lain yang sedang dipakai atau dibawa)”.

Saya berasumsi penggunaan kata “begal” oleh warga Makassar, maupun media-media di Makassar, karena kata ini bisa memunculkan gambaran yang lebih menakutkan, dibandingkan dengan kata “jambret”. Membegal lebih diasosiasikan perbuatan merampas barang milik orang lain, dengan menggunakan senjata tajam, yang memungkinkan orang lain  kehilangan nyawa. Sekiranya, Musyarrafah hanya kehilangan tasnya, mungkin warga Makassar lebih memilih menggunakan kata “jambret”. Kata “begal” dianggap lebih merepresentasikan kesadisan dari para penyamun tersebut.

Pendapat para pemikir postmodernis seolah mendapatkan pembenaran, bahasa bukan sekadar merepresentasikan realitas, bahkan bahasa turut membentuk realitas itu sendiri. “Begal” telah memiliki makna khas tersendiri bagi warga Makassar. Kata itu mewakili wajah ketakutan kita. Takut terhadap anak-anak belasan tahun, yang memegang senjata tajam, dengan sekujur tatto di tubuh mereka.

Ketakkuasaan Kaum Berkuasa

Peristiwa pembegalan itu menunjukkan “ketidakberdayaan” penguasa (Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota/Kabupaten, Aparat Keamanan) menangani persoalan ini. Sudah berbulan-bulan, bahkan menahun fenomena ini mengusik ketenangan warga Makassar dan sekitarnya. Polisi berkilah, mereka telah bekerja. Puluhan hingga ratusan begal telah pernah mereka tangkapi, namun aturan hukum hanya bisa menjerat mereka paling lama 6 bulan. Sama sekali tidak menimbulkan efek jera. Memang mengandalkan pendekatan hukum atau penindakan semata, mungkin hanya akan menjadi berputar pada “spiral kekerasan”.

Para penguasa seolah tidak mempu merengkuh akar persoalan. Misalnya maraknya penyalahgunaan obat, yang berakibat banyaknya remaja yang kehilangan akal sehat, dan berani melakukan berbagai tindak kekerasan. Asumsi akar persoalan lain adalah kesenjangan ekonomi. Selama ini pemerintah lebih cenderung mengklaim bahwa pertumbuhan ekonomi  daerah ini cenderung tinggi, bahkan melampaui pertumbuhan ekonomi nasional. Tapi apakah pemerintah pernah mengukur tingkat pemerataan ekonomi? Rasanya saya tak pernah mendengar hal itu disampaikan dalam pidato para pejabat.

Jika korban terus berjatuhan setiap hari, dan ternyata para penguasa tak mampu berbuat apa-apa, bukankah hal itu menunjukkan bahwa para penguasa secara de facto telah kehilangan kekuasaannya? Atau meminjam ungkapan Daniel Dhakidae, inilah fenomena “Ketakkuasaan Kaum Berkuasa” (Powerlessness of The Powerfull).

Kekuasaan Kaum Terbuang

Di sisi lain, lahir pula “kekuasaan kaum terbuang” (Power of Outcast). Kaum begal, dalam benak kita mungkin hanyalah kumpulan anak-anak muda pengangguran,  generasi frustrasi, tak punya masa depan, dan berbagai ungkapan marginalisasi lainnya. Mungkin pula sebagian kecil mereka adalah anak dari orang tua yang ‘berpunya’ (behave), tetapi anak-anak tersebut tetaplah “terbuang” dari sisi kasih sayang dan perhatian orang tuanya.

Michael Foucault (dalam Dhakidae, 2015) menyebut “kaum terbuang” sebagai The Life of Infamous Men. Sebagian besar mereka adalah tokoh gelap sedemikian rupa sehingga tidak ada yang bisa mengantarnya menuju kemsyhuran dan kehebatan. Mereka tidak pernah mendapatkan karunia untuk memiliki “kebesaran yang mapan”, misalnya lahir dari keturunan orang besar, kekayaan, , heroisme atau kejeniusan; mereka masuk kedalam kelompok manusia yang bernasib untuk hilang tanpa bekas. Sebagai kompensasi atas keterbuangan, mereka mendapatkan kegairahan dalam “kekerasan, kejahatan, kerendahan budi, kekerasan kepala atau peruntungan.”

Merekalah korban pandangan hidup yang memandang kehidupan sebagai arena kontestasi “menang-kalah”, baik dalam materi maupun prestise. Kejahatan yang mereka lakukan adalah interupsi terhadap zaman yang tuna nurani, minus kepekaan manusiawi. Inilah jalan yang mereka tempuh untuk mendapatkan pengakuan atas eksistensi mereka.

Mungkin kita sedih, dan marah jika korban “kaum terbuang” ini adalah saudara kita, atau sahabat kita. Kita sering mengutuk tindakan mereka “tidak manusiawi”. Tapi pernahkah kita memanusiakan mereka? Adakah upaya kita menyapa dan membantu mereka dalam kesusahan hidupnya? Bisakah negara memberi mereka akses atas penghidupan yang layak, atau ruang ekspresi kreativitas dan bakat mereka?

Bukankah para begal itu sedang berupaya membongkar mitos, bahwa tugas negara adalah “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia”? Kita membayar pajak, kita taat pada berbagai aturan negara, kita memilih “pengelola negara” dalam Pemilu karena kita memercayai mitos itu. Sebagai refleksi personal, begal hadir untuk membuat kita berkaca atas nilai kemanusiaan yang telah sekian lama kita abaikan. Disinilah “Kaum Terbuang” menunjukkan kekuasaannya. Bukan begitu?


*) Peminat Kajian Antropologi Sosial

Sumber: khittah.co 
 

RESOLUSI 2017 DAN PASSION


Menjelang detik-detik pergantian tahun 2017, saya digelisahkan oleh pertanyaan “Apa resolusi di tahun 2017?”. Apakah resolusi sesuatu yang wajib di setiap pergantian tahun? Sebenarnya tidak wajib, saya lagi mengikuti tren saja. Beberapa tahun belakangan memang saya juga selalu membuat resolusi tahunan. Apakah terwujud? Susah mengukurnya, dokumen resolusi 2016 pun sudah tak berjejak.

Salah satu resolusi yang kuikrarkan tahun 2017 adalah mengaktifkan kembali blog pribadi yang sudah cukup lama vakum. Setidaknya, agar peristiwa raibnya “dokumen resolusi tahun 2016” tidak terulang. Siapa tahu dicuri intelijen Rusia, sebagaimana raibnya sejumlah dokumen jelang Pilpres Amerika. Konon kabarnya, bocornya dokumen itulah yang membuat Trump memenangkan Pilpres di negeri Paman Sam itu. (Stop, kita tidak sedang bicara rumor intervensi Rusia dalam Pilpres Amerika).

Sebagai bahan refleksi menjelang pergantian tahun, saya mencari-cari buku Marwah Daud Ibrahim, Mengelola Hidup Merencanakan Masa Depan (MHMMD). Buku itu seingatku buku yang tepat untuk dibaca menjelang pergantian tahun, agar kita mampu melakukan refleksi perjalanan setahun yang lampau, maupun berproyeksi setahun kedepan.

Ya, meskipun (mungkin) Marwah Daud yang sekarang, sudah tidak lagi mengandalkan model perencanaan postivistik ala MHMMD. Mungkin bu Marwah lebih memilih jalan “post-postivistik”, apalagi setelah bersahabat dengan Dimas Kanjeng, hehehe. Yang saya suka dari buku Bu Marwah ini, desain “Peta Hidup”, serta format jadwal Harian, Bulanan, dan Tahunan.

Sayangnya, buku MHMMD tak kutemukan, terselip entah dimana. Tak apa, yang saya butuhkan hanyalah alat bantu untuk bercermin. Ya, setidaknya stimulan yang membantu saya melakukan permenungan menjelang pergantian tahun. Awalnya ingin berpaling ke Kitab Heidegger atau Albert Camus, tapi saya khawatir bisa ketiduran sebelum pergantian tahun (Semoga kalimat ini tidak termasuk kategori Hoax, hahaha).

Akhirnya, yang kutemukan adalah Passion Without Creation is Nothing. Ketika membeli buku ini, yang membuat saya tertarik adalah salah satu penulis utamanya Rene Suhardono. Saya pernah membaca bukunya beberapa tahun lampau (Your Journey to be Ultimate U, yang diberi kata pengantar oleh Anies Baswedan, kini Cagub DKI, jangan lupa coblos nomor 3, hahahaha).  

Buku Passion Without Creation is Nothing ditulis secara berjamaah oleh Rene bersama Tim Impact Factory. Buku ini unik, karena desainnya two in one. Sisi satu berjudul Passion Without Creation is Nothing, sedangkan sisi kebalikannya berjudul “Performance Without Passion is Meaningless. Tapi tidak terlalu unik juga seh, saya sudah dua kali mendapati buku dengan model seperti ini.

Memahami Passion

Yang menarik perhatian saya adalah soal Passion. Apa itu passion? Apa untungnya mengetahui passion? Bagaimana cara mengenali passion?

Buku ini sempat memberi makna dalam “tanda kurung”, passion sebagai lentera jiwa. Ya, passion memang tidak lagi diterjemahkan. Mungkin karena masyarakat Indonesia sudah lebih mengerti passion, dibanding apabila ia diterjemahkan. Saya memaknai sederhana, passion itu “panggilan jiwa”.

Passion bisa dalam bentuk obyek ketertarikan dan aktivitas. Passion adalah segala hal atau subyek yang anda sukai, nikmati, dan senangi. Misalnya, buku, musik, puisi kopi. dll. Jika dikaitkan dengan aktivitas, passion terletak pada aktivitas yang membuat anda merasa berdaya. Aktivitasnya dapat berupa mengajar, menulis, meneliti dan sebagainya (Hal 115).

Apa untungnya memahami passion kita? Buku ini menjawabnya dengan mengajukan ilustrasi berikut:

“Bayangkan jika Anda harus melewatkan waktu dengan orang yang tidak anda sukai. Bayangkan jika Anda menjadi piawai pada bidang yang tidak anda sukai. Bayangkan jika anda terpaksa mengerjakan hal-hal yang memang tidak pernah Anda minati” (hal 69)

Itu gambaran jika kita melakukan sesuatu tanpa passion. Namun jika kita menjalani aktivitas keseharian dengan passion, buku ini mengajak pembacanya untuk mengaitkannya dengan aktivitas liburan:

“Bayangkan saat liburan terakhir. Anda pasti bersemangat pada hari-hari menjelang keberangkatan. Anda juga menikmati setiap detik yang terjadi dalam liburan dan pada saat pulang ke rumah, anda mengenang setiap pengalaman seru” (Hal 73)

Lalu, bagaimana caranya mengenali passion yang kita miliki?

Untuk mengenali passion, bisa ditelusuri pada minat maupun aktivitas keseharian kita. Minat bisa ditelusuri dengan mengingat, informasi apa yang paling sering kita jelajahi di google. Atau topik apa yang selalu kita bicarakan, meski tanpa paksaan. Bisa pula, dengan mengingat buku dan majalah apa yang sering kita baca.

Passion juga bisa ditelusuri pada aktivitas-aktivitas yang membuat kita merasa berdaya setiap menjalankannya. Buku ini memberi sejumlah ‘alat bantu’ untuk mengenali aktivitas yang merupakan passion kita  (Hal 149):

  • Sebelum melakukannya, Anda merasa tidak sabar untuk segera memulainya
  • Saat melakukannya, Anda merasa berdaya, senang, dan bersuka cita. Ada perasaan seolah anda dilahirkan khusus untuk ini.
  • Setelah melakukannya, Anda diterpa perasaan puas. Mungkin lelah, tapi tidak terbebani. Bahkan muncul keinginan untuk melakukannya lagi.
  • Dalam keseluruhan prosesnya, Anda merasa kuat dan percaya diri. Anda lebih cepat menyerap informasi, dan tahan banting.
  • Anda rela tidak dibayar, bahkan bila perlu membayar biaya untuk bisa melakukan aktivitas tersebut.

Lalu apa kaitannya passion dengan Resolusi 2017? Ya, saya mengajak diri saya, serta saudara-saudara sebangsa setanah air, agar menjalani aktivitas di tahun 2017 berbasis passion.

BARAKALLAHU LII WA LAKUM FILL QUR’AANIL AZHIIM
WA NAFA’NII WA IYYAKUM BIMA FIIHIMAA MINAL AAYAATI WA DZIKRIL HAKIIM
WA NAFA’ANAA BI HADII SAYYIDAL MURSALIIN
WA BIQAWLIHIIL QAWIIM AQUULU QAWLI HAADZA
WA ASTAGHFIRULLAAHAL ‘AZHIIM LII WA LAKUM
WA LII SYAA-IRIL MU’MINIINA WAL MU’MINAAT
WAL MUSLIMIINA WAL MUSLIMAAT MIN KULLI DZANBII
FASTAGHFIRUUHUU INNAHUU HUWAS SAMII’UL ‘ALIIM
WA INNAHUU HUWAL GHAFUURUR RAHIIM

(Ups, sorry. Saya bukan Khatib Jumat)

Berua II, 01 Januari 2017
 

Tentang Surat Edaran Salat Berjamaah (Suatu Dialog Imajiner)

Sumber: republika.co.id
Suatu hari, dua orang kawan, Beddu dan Uceng, terlibat dalam diskusi seputar surat edaran salat berjamaah yang dikeluarkan oleh sejumlah Bupati/Walikota. Salah satu foto surat edaran tersebut, beredar dan mendapatkan cukup banyak puja-puji di media sosial. Mungkin saja, edaran itu tak ubahnya surat edaran biasa, yang bernuansa rutinitas birokrasi, sekiranya tidak beredar di dunia maya. Di ruang virtual inilah, perkara yang dianggap biasa sekalipun, bisa menjadi sesuatu yang menghebohkan diskursus publik.


Beddu dengan penuh kesyukuran mengapresiasi terbitnya surat edaran tersebut. “Alhamdulillah, surat edaran tersebut menunjukkan bahwa masih ada pemimpin kita, yang berupaya menegakkan syariat di Bumi Indonesia. Sudah jarang, pemimpin-pemimpin kita memiliki keberpihakan terhadap umat,” tandasnya.


Dengan kening berkerut, Uceng menyitir pendapat Michel Foucault, agama adalah salah satu lembaga produksi kekuasaan yang efektif. Agama mengatur individu dan masyarakat melalui teknik penyeragaman baik perilaku, bahasa, pakaian, maupun ritus. Dengan teknik ini, akan dihasilkan identitas, yang akan memudahkan untuk mendapatkan kepatuhan pemeluknya. 


“Surat edaran ini hanya pintu masuk, untuk mendapatkan kepatuhan lainnya. Umat Islam akan menganggap bahwa sang kepala daerah adalah orang saleh, sehingga membuat mereka akan menyetujui apapun kebijakannya yang lain. Atau, mungkin saja sang kepala daerah masih memiliki target politik jangka panjang. Anggap saja, ini investasi politik,” terang Uceng bernada curiga.


Dengan wajah serius, Beddu menimpali, “Jangan su’udzon  akhi, perbuatan yang baik seperti ini harus kita dukung. Soal niat, biarlah Allah yang menilai. Yang jelas, surat edaran yang diterbitkan beberapa kepala daerah ini, menunjukkan bahwa mereka adalah pemimpin yang mendorong rakyatnya semakin dekat dengan Allah. Kalau Allah cinta pada suatu negeri, niscaya kemakmuran dan kebahagiaan akan dilimpahkan oleh-Nya”.


Uceng buru-buru menampik bahwa ia tidak berprasangka buruk. Namun menurutnya, Indonesia bukan negara yang berlandaskan agama tertentu. Menyerukan salat berjamaah juga bukan tugas negara. Menurut konstitusi, yang diterakan dalam UUD 1945 pasal 29 ayat 2, tugas negara adalah menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.


“Negara harus netral terhadap semua agama, bahkan jika pun harus ada edaran salat berjamaah, mesti pula ada edaran untuk melaksanaan kebaktian di gereja bagi yang beragama Kristen, atau anjuran untuk rajin sembahyang ke Vihara bagi penganut Hindu. Tapi, menurut saya edaran  seperti ini tidak perlu. Ini bukan tugas negara, ” ujarnya. 


Tugas negara, menurut Uceng, adalah memastikan bahwa semua orang bebas melaksanakan ibadah sesuai dengan paham keagamaan dan kepercayaannya masing-masing, selama tidak menganggu ketertiban sosial. 


Meski tak setuju, Beddu tampak tenang mendengarkan ulasan Uceng. Setelah mendapat giliran bicara, ia mencoba menggunakan pendekatan fungsionalisme. Beddu mengetengahkan data semakin banyaknya orang Indonesia yang memutuskan terlibat dalam gerakan ISIS di Suriah. 


“Berdasarkan data Polri, November 2015, sudah ada 384 Warga Indonesia yang bergabung dengan ISIS. Dengan edaran ini, setidaknya bisa membuka mata Umat Islam, bahwa negara tidak sepenuhnya berwajah sekuler, sehingga sering disebut sebagai thogut. Edaran ini dapat berfungsi mengintegrasikan spirit penegakan syariah, tetap dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia,” jelas Beddu dengan mata berbinar. 


Beddu menambahkan, dengan rutin salat berjamaah, maka aparat sipil negara yang beragama Islam, akan lebih menginternalisasikan nilai spiritualitas, yang akan berimplikasi pada integritas mereka dalam menjalankan tanggungjawab negara. “Belum lagi jika dikaitkan dengan kesadaran waktu, hal ini akan membuat aparat kita, semakin disiplin dalam bekerja,” tambahnya. 


Uceng tetap tak tergoyahkan dengan logika tersebut, malah ia menunjukkan contoh, beberapa tahun lalu ada seorang Gubernur diberitakan sering terlihat di Masjid, bahkan di Bulan Ramadhan didapati tidur di Rumah Allah tersebut. “Kamu tahu kan, beberapa bulan lalu, Gubernur itu diciduk KPK karena korupsi. Nah, artinya ritual yang cenderung dipentaskan di ruang publik, lebih sering bernuansa pencitraan semata, tak berbanding lurus dengan tujuan esensial dari ritual tersebut,” pungkasnya.


Uceng lalu menyitir hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, “Sesungguhnya tidaklah aku diutus kecuali untuk menyempurnakan akhlak yang mulia.” Menurutnya penggunaan kata “kecuali”, berarti tujuan utama segala syariat itu adalah penegakan akhlak. Sementara ritual itu adalah jalan menuju akhlak tersebut,” jelas Uceng. 


Akhlak itu, jelas Uceng, berupa tidak menebar kebencian kepada pihak lain, baik karena perbedaan paham agama, maupun pilihan politik. Akhlak juga berwujud sikap anti-korupsi dan berbagai tindak penyelewengan. Akhlak dimanifestasikan pula pada adanya kepedulian dan pemihakan terhadap kaum lemah (dhuafa) dan terpinggirkan (mustadhafien). Memiliki etos kerja yang menopang produktifitas juga artikulasi dari akhlak.


“Jika Kepala Daerah betul-betul memiliki komitmen keislaman yang kuat, tegakkanlah akhlak mulia dalam mengelola pemerintahan. Berdirilah diatas semua golongan, tegakkan konstitusi baik terhadap kaum mayoritas maupun minoritas. Membangun akuntabilitas dan transparansi, yang bisa mencegah korupsi. Pedulilah terhadap kaum papa, tegakkan keadilan sosial. Niscaya, inilah aktualisasi dari penegakan tujuan syariat Islam,” tegas Uceng berapi-api.


Beddu kembali ingin menganggapi. Namun, tiba-tiba saya terbangun, lamat-lamat adzan Subuh mulai terdengar. Ternyata saya cuma mimpi. Ya, mungkin saja penegakan tujuan Syariat Islam pun hanya mimpi. Kita lebih senang pada gincu yang mencolok tanpa rasa, daripada garam yang lebih berasa, tapi tak terlihat. Bukankah begitu?




 
 
Support : Copyright © 2011. catatan hadisaputra - All Rights Reserved
Developed with creative works by: Orang Biasaji